Kamis, 19 Januari 2017

Informasi APBD Provinsi DKI Jakarta 2017

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan informasi terkait penjelasan umum pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 secara transparansi dan bisa di monitor oleh seluruh lapisan masyarakat yang tentunya melalui media internet. karena informasinya bisa didapat di situs resminya http://www.jakarta.go.id
Sebelum infopintar.com memberikan informasi terkait rancangan APBD 2017, izinkanlah infopintar.com mengajak semuanya untuk lebih mengenal DKI Jakarta, berikut penjelasannya.

Sejarah Jakarta


Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.
Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

     * Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
     * 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan
        sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
     * 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad
        Batavia.
     * 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
     * 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
     * 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
     * September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
     * 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad
        Gemeente Batavia.
     * 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
     * 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja
        Djakarta Raya.
     * Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah
        Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
     * 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota
        Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
     * Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus
        ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi
        pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan
        bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5 wilayah
        kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)

Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) (sumber : http://www.jakarta.go.id/v2/news/2008/01/Sejarah-Jakarta#.WIDFDrmMTIU)

 PERKAMPUNGAN BETAWI ASLI

Para arkeolog telah menandai bahwa Jakarta sebagai suatu pemukiman telah dimulai sejak tahun 4000 SM, berdasarkan penemuan bekas-bekas pemukiman di mulut sungai Ciliwung. Namun pemukiman permanen diperkirakan dimulai pada zaman Kerajaan Tarumanegara pada kurang lebih tahun 450 M di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi awal mula perkembangan Jakarta yang dianggap penting dimulai pada abad ke-16 ketika Portugis mulai tertarik pada pelabuhan Sunda Kelapa yang sejak abad ke-12 telah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara, bahkan di Asia.

Karena daya tarik Jakarta, tahun 1522 Portugis masuk ke Jakarta dan membuat perjanjian dengan raja Pajajaran, antara lain mengijinkan Portugis membangun Benteng di Sunda Kelapa. Pada masa inilah kekuatan urbanisme baru mulai diperkenalkan pada Jakarta yang secara parsti merubah urban lanscape dari suatu kota pantai asli dengan kompleks kraton sebagai unsur penting, menjadi kota yang berwajah "Eropa", melalui berbagai proses perebutan kekuasaan dan lain-lain yang disertai dengan pembangunan benteng dan berbagai fasilitas lainnya di atas lokasi yang menjadi cikal bakal kota Jakarta oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Proses ini dimulai dengan tidak dapat diterimanya perjanjian tersebut oleh kerajaan Islam Demak yang kemudian menyerang dan menduduki Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah Fatahillah. Atas kemenangannya ini Fatahillah kemudian menamakan Sunda Kelapa dengan "Jayakarta", yang artinya adalah "kemenangan berjaya". Dan beberapa saat kemudian oleh FatahiIlah Jayakarta dikembangkan di sebelah Barat Sungai Ciliwung sehingga menjadi suatu kota pelabuhan atau kota pantai yang penting. Sementara itu, di sebelah Timur Sungai Ciliwung berkembang pula pemukiman orang-orang Cina yang melakukan aktivitas perdagangan.

Tahun 1617, Belanda mendapat ijin membangun sebuah kantor dagang di atas permukiman Cina. Kesempatan ini juga temyata disalahgunakan untuk membangun benteng yang sangat tidak disukai Jayakarta. Akibatnya Belanda kemudian mendapatkan kesukaran dari Jayakarta yang disokong oleh Banten dan Inggris. Hal ini kemudian menjadi sebab terjadinya permusuhan antara Belanda dengan ketiga kekuatan lainnya tersebut. Walaupun perkembangan Jakarta banyak ditentukan oleh aktivitas orang-orang Belanda dan melahirkan kota yang mirip kota di Belanda, juga tumbuh pemukiman kaum pribumi yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Di daerah pantai, merupakan pemukiman nelayan, dan di daerah hinterland (dalam) merupakan pemukiman yang bercirikan desa pertanian/perkebunan. Yang di daerah pantai kebanyakan dihuni orang Jawa, Cina, dan pendatang lainnya; sedangkan yang bagian dalam dihuni oleh orang Sunda, Jawa, dan "Betawi". Pemukiman-pemukiman ini merupakan pemukiman asli yang berbeda dengan pemukiman Belanda.

Pada abad 17-18, Jakarta merupakan kota tempat berimigrasinya orang-orang dari berbagai daerah di Nusantara, seperti dari melayu, Ambon, Bugis, dan Bali. Kedatangan mereka pada umumnya memiliki kaitan dengan kegiatan, perdagangan yang berkembang pesat di Jakarta. Dan mereka membentuk pemukiman menurut latar belakang etnisnya, yang biasanya terdapat di dekat jalur-jalur komunikasi dan pusat-pusat yang dibangun Belanda. Pemukiman-pemukiman ini pun bisa dikategorikan sebagai pemukiman asli karena tumbuh menurut aturan-aturan sendiri dari masing-masing kelompok etnis yang bersangkutan.
Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, UU membedakan peraturan bagi pemukiman warga Eropa (Bebouwde Kom) dari pemukiman kampung (Inlandsche Gementeen). Selama masa ini terdapat "otonomi" bagi kampung-kampung yang termasuk ke dalam Inlandche Gementeen untuk mengatur pembangunannya sendiri di luar aturan pembangunan kota yang diperuntukkan bagi pemukiman Belanda. Hal ini memberikan kesempatan pada kampung berkembang pesat. Segi negatifnya perkembangan tak terkendali dari sejumlah kampung, sehingga terjadi kampung dengan standar hunian yang sangat rendah dengan kepadatan sangat tinggi, yang umumnya terdapat di daerah pusat kota atau dekat jalur-jalur komunikasi atau pusat-pusat kegiatan yang dibangun Belanda.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, kota Batavia diganti namanya menjadi Jakarta. Pada saat ini baik kota Jakarta maupun kampung-kampung didalamnya telah berkembang cepat. Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan, di Jakarta pada saat ini terdapat tiga (3) tipologi kampung yaitu:
  1. Kampung kota: yang terletak dekat pusat-pusat kegiatan kota yang biasanya berkepadatan sangat tinggi.
  2. Kampung pinggiran: berada di daerah pinggiran kota tetapi masih termasuk ke dalam batas wilayah dan kegiatan kota, berkepadatan antara rendah dan sedang tapi kadang-kadang ada yang tinggi.
  3. Kampung pedesaaan: kebanyakan berada di luar batas wilayah dan kegiatan perkotaan, berkepadatan rendah dan kebanyakan bertumpu pada kegiatan pertanian dan perkebunan.
Banyak kampung-kampung yang termasuk kampung kota dan kampung pinggiran berkembang setelah Belanda menguasai Jakarta. Dan hampir semua pemukiman yang terbentuk berdasar pengelompokan etnis. Sedang kampung-kampung pedesaan yang terdapat di daerah dalam kebanyakan sudah. berdiri sejak sebelum Belanda masuk Jakarta (sebagai contoh Condet). Karenanya, sifat Betawi "asli" dari kampung pedesaan lebih kuat dari kampung pada kedua tipologi lainnya. (sumber : http://www.jakarta.go.id/v2/news/2014/03/perkampungan-betawi-asli#.WIDEsbmMTIU)

Setelah kita membaca sedikit akan sejarah tersebut, setidaknya kita bisa mengenal lebih tentang Jakarta, namun infopintar.com tidak hanya sampai disini menjelaskan prihal Jakarta, karena sekarang infopintar.com akan mengajak semua untuk mengenal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana data ini didapat dari sumber resmi di http://www.jakarta.go.id/v2/bumd/index/
dimana dijabarkan perusahaan yang termasuk data BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

NO BUMD BIDANG
1 PT. RATAX ARMADA BIDANG JASA / UTILITAS
2 PT ASURANSI BANGUNAN ASKRIDA  BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
3 PT Bank DKI BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
4 BUMI GRAFIKA JAYA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
5 RHEEM INDONESIA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
6 PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
7 PT. JAYA NUR SUKSES sudah di divestasi dengan No: RSUP-LB taggal 17 Desember 2010 BIDANG PORPERTi
8 Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi DKI Jakarta BIDANG PORPERTi
9 PD Pembanguan Sarana Jaya BIDANG PORPERTi
10 PT. Pembangunan Jaya BIDANG PORPERTi
11 PT. Jakarta Propertindo BIDANG PORPERTi
12 PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) BIDANG PORPERTi
13 PT (Pesero) Jakarta Industrial Estate Pulogadung BIDANG PORPERTi
14 PT.Bumi Grafika Jaya sudah divestasi degan no: RSUP-LB tanggal 17 Desember 2010 BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
15 PT. Rheem Indonesia sudah di divestasu dengan no: RUPS-LB tanggal 17 Desember 2010 BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
16 Perusahaa Daerah Dharma Jaya BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
17 Perusahaan Daerah Pasar Jaya BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
18 PT. Determinan Indah SUDAH DIVESTASI DENGAN NO : RIPS-LB TANGGAL 17 DESEMBER 2010 BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
19 PT.Alakasa Industrindo BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
20 PT.Delta Djakarta tbk BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
21 PT.Cemai Toka BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
22 PT.Food Station Tjipinang Jaya BIDANG PERDAGANGAN DAN PENINDUSTRIAN
23 PT.Jakarta Internasional Expo BIDANG PARIWISATA
24 PT.Grahasari Suryajaya BIDANG PARIWISATA
25 PT.Pakuan Internasional BIDANG PARIWISATA
26 PT.Pembangunan Jaya Ancol (tbk) BIDANG PARIWISATA
27 PT.JAKARTA TOURISINDO BIDANG PARIWISATA
 (Sumber : http://www.jakarta.go.id/v2/bumd/index/)

Dari semua BUMD itu mungkin hanya satu BUMD yang timbul pro kontra dimasyarakat yaitu PT.Delta Djakarta tbk. dimana diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Punya Saham DI Perusahaan Bir Sejak 1970.Pabrik Anker Bir ini sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Didirikan pada 1932 dengan nama Archipel Brouwerij. Dalam perkembangannya, kepemilikan dari pabrik ini telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga berbentuk PT Delta Djakarta pada 1970. Pemprov DKI dapat kepemilikan saham. Delta Djakarta didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967 yang telah diubah dengan UU No. 11/1970 berdasarkan akta No.35 tertanggal 15 Juni 1970 dari Abdul Latief, SH, notaris publik di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.J.A.5/75/9 tertanggal 26 April 1971. Perusahaan dan pabrik Delta Djakarta berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat. Aneka produk bir pilsener dan bir hitam dihasilkan di sini, antara lain dengan merek Anker, Carlsberg, San Miguel, San Mig Light, dan Kuda Putih.
Selain minuman beralkohol, perseroan juga memproduksi dan menjual produk minuman non-alkohol dengan merek Sodaku. Penjualannya juga sudah merambah ke luar negeri. Menurut kutipan dari detik finance (https://finance.detik.com/bursa-valas/2883542/pemprov-dki-punya-saham-di-perusahaan-bir-sejak-1970?f991104topnews=)


Pengertian APBD ?

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh kerena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntuta n terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayagunan dan berhasil guna.

Sementara itu Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi smeua aktivitas pada berbagai unit kerja.
Jenis-jenis APBD
Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dana Perimabangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasilb bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalan penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh mengganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersedian sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
Fungsi APBD
Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan
Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi efektifitas perekonomian.
Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. (Sumber : http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-apbd.html)



D. Penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 


1. Ringkasan APBD
Total APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan melalui Pera-turan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjab-aran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.70,19 Triliun, dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar 62,46 Triliun, terdiri dari :
1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.41,48 Triliun, meliputi :

Pajak Daerah sebesar Rp.35,23 Triliun
Retribusi Daerah sebesar Rp.677,88 Miliar
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.453,33 Miliar 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,12 Triliun 

2) Dana Perimbangan sebesar Rp.18,77 Triliun, meliputi :

 Dana Bagi Hasil sebesar Rp.15,62 Triliun
 Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.3,14 Triliun

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.2,20 Triliun, yang seluruhnya be-rasal dari Pendapatan hibah;
b) Belanja Daerah sebesar Rp.63,61 Triliun, terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.28,05 Triliun, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp.20,14 Triliun
Belanja Bunga sebesar Rp.49,22 Miliar
Belanja Subsidi sebesar Rp.3,23 Triliun      
Belanja Hibah sebesar Rp.1,45 Triliun        
Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2,49 Triliun
Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.348,80 Miliar      
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.325,48 Miliar      

2) Belanja Langsung sebesar Rp.35,55 Triliun, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp.3,06 Triliun      
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.16,60 Triliun      
Belanja Modal sebesar Rp.15,88 Triliun       
 c) Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1,14 Triliun, terdiri dari :
1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.7,72 Triliun, meliputi :

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp.5,70 Triliun
Pinjaman Daerah : MRT sebesar Rp.2,02 Triliun
 2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.6,57 Triliun, meliputi :

Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.6,56 Triliun
Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.17,19 Miliar
 2. Komposisi Belanja Paling Besar
     Komposisi alokasi belanja dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 paling besar adalah: 


Anggaran Pendidikan sebesar Rp.17,49 Triliun atau 27,51 persen dari total Belanja APBD (meliputi BL dan BTL)
Anggaran Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas sebesar Rp.12,73 Triliun atau 18,15 persen dari total APBD (meliputi BL, BTL dan Pembiayaan)
Anggaran Kesehatan sebesar Rp.8,27 Triliun atau 13,00 persen dari total belanja APBD (meliputi BL dan BTL)
Anggaran Rusun dan Fasilitas Pendukung sebesar Rp.4,66 Triliun atau 7,33 persen dari total belanja APBD (BL)
Anggaran Penanggulangan Banjir sebesar Rp.3,12 Triliun atau sebesar 4,91 persen dari total Belanja APBD (BL)
Anggaran Penanganan Kebersihan dan Sampah sebesar Rp.2,98 Triliun atau 4,69 per-sen dari total Belanja APBD (BL) 
(Sumber : http://www.jakarta.go.id/v2/news/category/apbd-2017)
Link Untuk Download File Informasi APBD 2017 : http://www.jakarta.go.id/v2/news/2017/01/informasi-apbd-2017#.WIDWprmMTIU


Demikian yang bisa infopintar.com sampaikan untuk kesempatan kali ini, tunggu update terkininya dengan ikuti terus seputar beragam informasi yang kaya akan manfaat di www.infopintar.com

Atas segenap perhatiannya, infopintar.com ucapakan banyak terima kasih.


EmoticonEmoticon

Artikel Pilihan